Tag: Nasional

Posted on by — Leave a comment

Dokter Koas FK Unsri dianiaya Gegara Jadwal Kerja Bentrok dengan Liburan ke Eropa

Palembang, Tom’S Book – Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), MLH, menjadi korban penganiayaan di sebuah kafe di Palembang, pada Rabu, 11 Desember 2024, setelah memberikan jadwal jaga ke seorang rekan junior berinisial LAP yang diduga ingin liburan ke Eropa. LAP disebut tak terima jadwal kerjanya di rumah sakit bentrok dengan rencana liburannya. MLH dipukul oleh pria berbaju merah, yang diduga sopir keluarga LAP.

Akibat kejadian ini, MLH mengalami memar di wajah dan kini dirawat di RS Bhayangkara Palembang. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, menyatakan laporan telah diterima dan kasus ini sedang diselidiki.

Koas adalah program profesi yang wajib dijalani mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter. Program ini melibatkan rotasi kerja di rumah sakit dengan jadwal yang ketat.

Sementara itu, Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan resmi menetapkan Fadilla alias Datuk (37), sopir keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di Palembang, Jumat, 13 Desember 2024. Fadilla terlihat tertunduk lesu dengan tangan terborgol, mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat digiring oleh petugas Polda Sumsel.

Fadilla mengaku khilaf sudah melakukan penganiayaan terhadap korban. “Tidak ada yang menyuruh pak, saya khilaf,” ujar Fadilla, Sabtu, 14 Desember 2024.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, menjelaskan bahwa tersangka mengaku emosinya terpancing oleh perilaku korban yang dinilai tidak sopan. “Dari keterangan tersangka, dirinya mengakui telah melakukan penganiayaan. Ia kesal melihat korban berperilaku tidak sopan, baik dalam tutur kata maupun bahasa tubuh,” ujar Sunarto.

Kasus ini bermula dari konflik jadwal piket koas akhir tahun. Insiden terjadi saat Fadilla, sopir keluarga rekan MLH, memukul korban karena rekan MLH, yang berinisial LAP, tidak terima jadwalnya bertabrakan dengan rencana liburannya ke Eropa. Akibat penganiayaan itu, MLH mengalami luka memar dan hingga kini masih dirawat di RS Bhayangkara Palembang. (Red)

Posted on by — Leave a comment

Video Wagub Kalbar Terpilih Krisantus Kurniawan Kritik Kebijakan Barcode BBM Viral

Pontianak, Tom’S Book – Sebuah video Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih, Krisantus Kurniawan, tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU, mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, Krisantus menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Pertamina yang mewajibkan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite.

Krisantus mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki akses atau pemahaman teknologi terkait penggunaan barcode. Selain itu, ia menyoroti ketidakmampuan sebagian warga untuk membeli BBM jenis Pertamax sebagai alternatif.

“Kasihan rakyat dengan kebijakan seperti ini. Tidak semua warga punya barcode. Ketika ingin mengisi Pertalite, belum tentu mereka mampu membeli Pertamax,” ujar Krisantus dalam video yang tersebar luas di berbagai platform, termasuk grup WhatsApp.

Lebih lanjut, Krisantus mendesak Pertamina untuk segera mengevaluasi kebijakan ini, yang dinilainya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. “Ini kebijakan yang sangat salah dan memberatkan rakyat. Tidak semua orang punya barcode, tidak semua orang mengerti, dan tidak semua mampu membeli Pertamax. Tolong ini dievaluasi demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Kritik tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak yang mendukung sikap Krisantus, menganggapnya sebagai pembela rakyat kecil. Namun, ada pula yang mengapresiasi kebijakan barcode sebagai langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Video ini memicu perdebatan publik yang cukup luas, khususnya mengenai efisiensi dan dampak kebijakan subsidi BBM. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dari Krisantus Kurniawan. (Red)

Posted on by — Leave a comment

Angin Puting Beliung Terjang Rumah Warga Pebuahan Pantai Desa Banyubiru

Jembrana – Angin puting beliung menerjang rumah warga Banjar (Dusun) Pebuahan Pantai, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bali pada, Minggu (8/12/2024) terjadi pukul 13.30 Wita. Angin puting beliung tersebut datang secara tiba-tiba dari arah Barat Daya.

Saat dihubungi awak media melalui WhatsApp salah satu warga Banjar Pebuahan Pantai yang rumahmya ikut diterjang angin puting beliung Ibu Nasuha menceritakan bahwa peristiwa angin puting beliung tersebut datang secara tiba-tiba di kawasan pinggir Pantai. “Saat itu cuaca mendung gelap disertai angin puting beliung sangat kencang berputar dengan hebat dari arah Barat Daya dan disertai hujan sangat lebat, saat itu saya beserta keluarga sedang berkumpul berada di dalam rumah, mendengar suara angin sangat keras, saya bersama keluarga ketakutan melihat dan mendengar suara angin puting beliung menerjang rumah tetangga sekitar Pantai Barat ini,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam peristiwa angin puting beliung tersebut sepuluh rumah yang mengalami rusak atap dan satu tempat penampungan ikan juga roboh akibat diterjang angin puting beliung di Pantai Pebuahan. Dari sepuluh rumah yang diterjang angin puting beliung tersebut diiantaranya sebagai berikut:

1. Rumah Pak Mashud
2. Rumah Pak Jam’an
3. Rumah Bu Sri’ah
4. Rumah Pak Balilah
5. Rumah Pak Suroso
6. Rumah Nurhasim
7. Rumah Pak Purnomo
8. Rumah Pak Muhibin
9. Rumah Ibu Patimah
10. Rumah Pak Hariono.

“Dari sepuluh rumah yang mengalami rusak atap tersebut termasuk terhitung rumah saya, dan Alhamdulillah dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan kerusakan tidak begitu parah hanya atap rumah yang mengalami rusak,” tambahnya.

Pasca peristiwa angin puting beliung Perbekel Desa Banyubiru I Komang Yuhartono datang ke lokasi, bersama warga masyarakat sekitar melakukan gotong royong membersihkan puing-puing genteng dan lain sebagainya dan beberapa pondok yang roboh.

“Saat ini situasi dan kondisi di Pantai Pebuahan sebagian rumah yang terkena terjangan angin puting beliung baru dua rumah yang dibersihkan,” ujarnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Banyubiru I Komang Yuhartono menjelaskan kepada awak media saat dihubungi melalui WhatsApp ia membenarkan peristiwa angin puting beliung yang terjadi di Pebuahan Pantai Barat yang terjadi pada Minggu (8/12/2024) sekitar pukul 13.30 Wita. “Semua rumah yang rusak akibat terjangan angin puting beliung sudah saya data, ada sepuluh rumah warga yang mengalami rusak atap dan Astungkara (Syukur Alhamdulillah) tidak ada korban jiwa,” jelasnya.

Selanjutnya, Perbekel Desa Banyubiru I Komang Yuhartono akan melakukan pendataan susulan terkait kebutuhan warga yang rumahnya mengalami atap rusak akibat terjangan angin puting beliung di Pebuahan Pantai. “Saya hari ini akan kembali turun lagi ke lokasi kejadian untuk memastikan berapa jumlah rumah yang rusak dan apa saja yang dibutuhkan oleh warga, dalam kerusakan tersebut tentu berbeda-beda kebutuhannya, ada yang gentengnya rusak dan ada yang asbesnya hancur,” pungkasnya. (AM/Tomi)

Posted on by — Leave a comment

KPK Siap Periksa Kepala Desa Seluruh Indonesia, Kepala Desa Nakal Siap Terima Hadiah ‘Borgol’ dan Baju Oranye

JAKARTA, Tom’S Book — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa mereka akan mulai memeriksa seluruh kepala desa di Indonesia, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggaran desa. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK ini tidak pandang bulu, dan setiap kepala desa yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang akan dihadapkan dengan sanksi tegas. Sabtu,7/12/2024.

Juru bicara KPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya besar untuk menanggulangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus penyalahgunaan anggaran desa yang merugikan dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Dalam pengumumannya, KPK juga memberikan peringatan keras bagi kepala desa yang terlibat dalam tindakan korupsi. “Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas kepala desa yang nakal. Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, mereka akan mendapatkan ‘hadiah’ berupa borgol dan baju oranye, simbol dari narapidana korupsi. Mereka akan langsung dibawa ke tempat yang baru—yakni penjara—dan dijaga ketat oleh aparat keamanan Rutan,” tegas juru bicara KPK.

Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan audit keuangan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang telah dikelola oleh kepala desa. Kasus-kasus yang sudah terdeteksi akan segera dibawa ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Bagi yang terbukti bersalah, hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali.

Tindak lanjut ini tentu menjadi perhatian serius bagi kepala desa di seluruh Indonesia. Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, kepala desa seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan amanah. Namun, kenyataannya, beberapa kepala desa malah menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yang berdampak pada kerugian negara dan masyarakat.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa memang bukan hal baru. Sejumlah kepala desa sudah pernah dijatuhi hukuman karena terlibat dalam penyelewengan anggaran desa, mulai dari penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, manipulasi laporan keuangan, hingga suap-menyuap dalam proyek-proyek pemerintah desa. KPK menegaskan bahwa ini adalah momentum untuk membersihkan pemerintah desa dari praktik-praktik korupsi yang merajalela.

Dalam beberapa bulan mendatang, KPK akan mulai melaksanakan serangkaian tindakan pemeriksaan dan audit di seluruh wilayah Indonesia. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Jika Anda mengetahui adanya praktik korupsi, segera laporkan ke KPK atau lembaga yang berwenang,” ujar KPK.

Langkah tegas ini diharapkan dapat membawa efek jera, baik bagi kepala desa yang sudah berbuat nakal maupun untuk kepala desa lainnya agar dapat bekerja dengan jujur dan transparan. Dengan demikian, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dapat tersalurkan dengan tepat dan benar.

KPK juga mengingatkan bahwa mereka akan terus memantau dan melakukan pemeriksaan berkala agar setiap kepala desa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta untuk mendukung penuh upaya ini dengan meningkatkan pengawasan terhadap anggaran desa dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di tingkat desa.

Pemeriksaan besar-besaran ini adalah bukti keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di seluruh lapisan pemerintahan. Kepala desa yang terjerat kasus korupsi diharapkan dapat segera menghadapi proses hukum yang adil, dengan sanksi yang setimpal. “Kita harus membersihkan desa-desa kita dari praktik korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup KPK dengan tegas.

Dengan langkah berani ini, KPK berharap bisa memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang berani bermain dengan anggaran negara, bahkan di level desa sekalipun. Kini saatnya para kepala desa yang nakal siap-siap menghadapi konsekuensi hukum yang serius, dan bagi masyarakat, ini adalah momen untuk menegakkan keadilan demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan transparan di seluruh pelosok Indonesia.@Susan/Red.

Posted on by — Leave a comment

Kebijakan Pemerintah Baru Menuai Kontroversi, Rakyat Mengeluh Tentang Sistem Pembelian Bensin yang Memaksa Penggunaan Aplikasi MyPertamina

Oleh: Eva Susanti.

Pemerintah baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kini tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Salah satu kebijakan yang belakangan ini menuai kecaman adalah keharusan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli bensin di SPBU. Langkah ini, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, justru dinilai mempersulit banyak kalangan, terutama rakyat kecil yang tak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi canggih.

Berbagai keluhan datang dari masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki smartphone dengan spesifikasi tinggi atau kuota internet yang cukup untuk mengunduh dan menjalankan aplikasi tersebut. Bagi mereka, kebijakan ini tidak hanya merepotkan, tetapi juga menambah beban hidup yang semakin berat. Banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar memahami kondisi rakyatnya yang beragam.

“Tidak semua orang bisa membeli ponsel canggih atau memiliki kuota internet yang cukup untuk membeli bensin. Apa yang akan terjadi dengan mereka yang tinggal di daerah terpencil? Bukankah seharusnya pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan justru mempersulit?” ungkap salah satu warga.

Kritik ini pun mengarah pada ketidakpedulian pemerintah terhadap kesulitan yang dihadapi sebagian besar masyarakat. Menggunakan aplikasi sebagai syarat untuk membeli bahan bakar seakan memisahkan sebagian besar rakyat dari hak mereka atas akses yang seharusnya mudah dan terjangkau. Tak hanya itu, beberapa masyarakat juga khawatir dengan masalah keamanan data pribadi yang bisa muncul dari penggunaan aplikasi tersebut.

Dalam situasi ini, banyak yang berharap agar Presiden Prabowo, sebagai pemimpin baru, bisa lebih peka terhadap kondisi rakyat kecil dan tidak terjebak dalam kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat membuka mata hati dan meninjau kembali kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan mereka. “Kami menggaji mereka, mereka harus peduli pada kami, bukan sebaliknya,” kata warga lainnya.

Pemerintahan baru ini memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari sebelumnya. Mereka harus memperhatikan dan memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat, bukan hanya fokus pada kebijakan yang tampak modern, namun sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memiliki hati nurani dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.