Posted on Leave a comment

Sejarah Misionaris di Kalimantan Barat

Oleh : Tomi, S.Pd.,M.E.

Sejarah Misionaris di Kalimantan Barat
Buku Sejarah Misionaris di Kalimantan Barat, tulisan Tomi, S.Pd.,M.E., mengulas tentang sejarah masuknya Misionaris di Kalimantan Barat.

 

Misionaris adalah seorang pendakwah atau penyebar agama Kristen. Berdasarkan sejarahnya, Misionaris pertama kali datang ke Nusantara melalui gereja Assiria (Gereja Timur) yakni berdiri di dua tempat yaitu Pancur, sekarang wilayah dari Deli Serdang dan Barus, sekarang wilayah dari Tapanuli Tengah di Sumatra pada periode 645 M.

Berkenaan dengan sejarah Misionaris di Kalimantan Barat, menurut data-data arsip Ordo Fransiskan mencatat bahwa pada tahun 1313 Kalimantan dikunjiungi oleh Odorico de Pordone.

Ia singgah dalam rangka menuju ke Cina dari Eropa dan mampir ke Sumatra, Jawa dan Kalimantan serta sempat singgah ke ibukota Majapahit.

Selama abad 16 banyak misionaris mengunjungi Indonesia, ketika akhirnya datang lagi beberapa imam dari Kongregasi Theatin ke Kalimantan.

Berdasarkan laporan perdana Baldlchi Perugia kepada kerajaan di Roma, dalam publikasi Gazeta Domes pada bulan April dan Mei 1602 tentang Kerajaan Kapuas, tahun 1602 telah masuk misionaris ke Kalimantan.

Meskipun mengalami kegagalan karena mendapat penolakan dari penguasa dan masyarakat setempat yang senang memotong kepala orang asing.

Memotong kepala ini di perintahkan oleh Raja Kapuas bernama Raja Bariang Langit, yaitu anaknya Raja Radyan Daputra Yatra yang menolak masuknya agama baru.

Kemudian pada tahun 1640, misionaris telah sampai di Pontianak, setelah mengetahui Pontianak telah menjadi tempat perdagangan yang maju. Terlebih ketika tahu telah berdirinya sekolah orang Tiong Hoa disana. Inilah sejarah permulaan masuknya Misionaris di Kalimantan Barat.

Tahun 1847 Mgr. Vrancken mengadakan kontak pertama dengan Ordo Yesuit untuk membicarakan tentang Kalimantan. Pada masa itu Kalimanatan merupakan bagian dari provinsi Ordo Yesuit. Dalam tahun yang sama Vikaris berunding dengan G.G. Rochussen.

Kemudian dia berbicara dengan Residen Willer dari Sambas dan Residen Pontianak dengan hasil keputusan bahwa: G.G. Rochussen tidak keberatan misi mulai bekerja di Kalimantan Barat. Namun ia meminta di daerah di mana belum ada pendeta.

Menurut artikel 171 yang dikeluarkan pemerintahan Hindia Belanda melarang adanya misi ganda di suatu wilayah. Pada masa itu wilayah Borneo Selatan (Kalimantan Selatan dan Tengah saat ini) sudah dimasuki misi Protestan.

Dalam tahun 1851-1853 pastor Sanders beberapa kali melakukan survey hingga jauh di Kalimantan Barat dan Timur, untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan pembukaan misi.

Tahun 1862 Pastor van Grinten berkeliling di pelbagai daerah orang Dayak di Kalimantan Barat. Laporan mereka optimis jika Kalimantan akan menjadi daerah pekabaran Injil yang berkembang, tetapi bertahun-tahun lamanya tidak ada berita lagi.

Hal ini dikarenakan kekurangan tenaga dan waktu itu di Kalimantan Barat kurang aman. Sering terjadi pertentangan hingga pertumpahan darah antara pemerintah dengan kongsi-kongsi yang berkuasa di sana. Hingga umat Katolik Kalimantan Barat dikunjungi oleh para misionaris dari Jakarta.

Pater de Vries dalam tahun 1865 bertemu di Singkawang dengan seorang Tionghoa yang sudah dibaptis dan yang sudah mendapat lima orang katekumen. Dalam tahun-tahun berikutnya tidak ada berita lagi.

Baca juga : Tom’S Book Publishing Pre-Launching Buku Haji Rais Abdoerracman

Dalam tahun 1872 pastor Timmermans mengunjungi Kalimantan Barat disertai oleh Petrus Chang, seorang katekis dari Tiongkok dan akan bekerja di Bangka.

Antara 7 Mei dan 12 Juli 1874 Pater de Vries mengunjungi Pontianak, Sintang, Bengkayang, Sambas, Singkawang dan Monterado.

Di Singkawang ada umat Katolik Tionghoa berjumlah 51 orang yang sudah dibaptis, ada yang menjadi Katolik di Singkawang, ada yang datang dari Bangka atau Malaya.

Di Pontianak masih terdapat enam orang Tionghoa yang Katolik, dan beberapa di Monterado. Di tiga kota ini Pater de Vries telah mengangkat seorang sensang atau katekis. Namun sensang di Pontianak ternyata mencandu, lalu dipecat.

Di Singkawang seorang wanita Tionghoa menyumbangkan sebidang tanah dengan 700 pohon kelapa. Sebuah gereja dibangun di sana, dengan sebuah kamar untuk pastor. Koster penjaga mendapat hasil dari pohon-pohon kelapa itu sebagai gajinya.

Karena umat Katolik sedikit demi sedikit bertambah, Pater de Vries dan Pater Staal SJ yakin bahwa harus ditempatkan seorang pastor tetap.

Dalam tahun 1880 sudah ada umat Katolik 110 orang, yang hampir semuanya diam di Singkawang.

Tahun 1884 beberapa pastor Mill Hill dari Borneo Inggris menawarkan diri untuk bekerja di Kalimantan Barat, tetapi ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1885 G.G. van Rees mengizinkan didirikan stasi Singkawang yang meliputi Kalimantan Barat dengan 150 orang Katolik Tionghoa dan pulau Belitung 100 orang Tionghoa Katolik.

Di samping itu terdapat 100 hingga 200 orang Belanda sipil, dan sejumlah tentara yang bertugas secara temporer. Pater Staal SJ sebagai pastor Paroki yang pertama.

Maksud utama misi Singkawang ialah mendirikan basis bagi karya misi di antara orang-orang Dayak. Beberapa kali pastor Staal mengadakan perjalanan untuk meninjau situasi.

Nasihatnya adalah supaya misi dimulai di antara orang-orang Dayak yang diam di sekitar Bengkayang, khususnya di Kampung Sebalau, daerah itu tidak terlalu jauh dari Singkawang sehingga pastor Sebalau dan pastor Singkawang bisa selalu mengadakan kontak.

Baca juga : Forum Diskusi Komal: Belanda dan Pengembalian Harta Warisan Indonesia

Berikutnya Residen Gijsbers dari Pontianak menganjurkan agar Pater Staal juga mengunjungi daerah lain. Ia kemudian berlayar lima hari memudiki sungai Kapuas sampai Semitau, pusat orang-orang Dayak dari suku Rambai, Sebruang, dan Kantuk.

Walaupun orang-orang Daya di sana baik, namun karena jumlah mereka sekitar 1500 jiwa saja, dan perjalanan sulit sekali maka Pater Staal tetap di Sebalau.

Karena belum ada misionaris, misi Dayak diundur-undurkan. Sampai tahun 1888-1889 ketika ada kabar bahwa salah satu Zending Protestan mungkin akan bekerja di sana, setelah itu tentu daerah itu tertutup bagi Misi Katolik.

Karena sudah dijanjikan tambahan tenaga dari negeri Belanda, Mgr. Claessens mohon izin untuk membuka dua pos baru, yaitu di Bengkayang dan di Nanga Badan, dekat perbatasan Sarawak Inggris, tempat menjabat seorang Kontrolir.

G.G. Pijnacker Hordijk tidak keberatan, namun menganjurkan supaya Semitau dipilih karena lebih gampang dicapai, apalagi pos Kontrolir Nanga Badan juga dipindahkan ke sana.

Akhirnya Bengkayang tidak dipilih, karena terletak di daerah kuasa Sultan Sambas dimana para pejabatnya semua beragama Islam dan tidak ada jaminan mereka tidak akan menghalang karya misi di antara orang-orang Dayak yang masih memeluk agama beradat Tiwah.

Yang terpilih untuk misi baru itu ialah Pater H. Looymans, pastor di Padang (Sumatera Barat). Tanggal 29 Juli 1890 tiba di Kalimantan.

Belum lama ia di Semitau, karena  baginya Semitau bukan tempat yang ideal. Daerah ini merupakan pusat perdagangan bagi daerah di sekitarnya, tetapi penduduknya hanya terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Melayu.

Selain itu kontak lebih mendalam dengan orang-orang Dayak hampir tidak mungkin, karena itu ia pindah ke Sejiram, di tepi sungai Sebruang.

Daerah ini cukup banyak penduduknya dan menerima Pastor dengan ramah tamah. Pada puncak bukit dibangun rumah sederhana. Dengan itu mulailah stasi kedua di Sejiram.

Sementara itu perkembangan Gereja Katolik di luar Kalimantan semakin meningkat, khususnya di Jawa dan Flores, sehingga sangat memerlukan tenaga.

Karena tidak ada tenaga baru, maka dua pastor yang berada di Sejiram dan Singkawang di tarik kembali. Ini terjadi pada tahun 1897.

Tahun-tahun selanjutnya Singkawang masih dikunjungi oleh seorang pastor dari Bangka dua kali setahun, sedangkan Sejiram tidak mendapat kunjungan sama sekali.

Pada 11 Februari 1905 wilayah misi Kalimantan ditingkatkan menjadi Prefektur Apostolik Kalimantan yang berpusat di Pontianak.

Setelah terjadi penyerahan wilayah pelayanan Borneo dari Ordo Yesuit kepada Ordo Kapusin (OFM. Cap), pada tahun 1905 terjadi titik balik perkembangan Gereja Katolik di Kalimantan Barat. (Tomi)

Baca di buku Sejarah Misionaris di Kalimantan Barat

Posted on 3 Comments

Tom’S Book Publishing Pre-Launching Buku Haji Rais Abdoerracman

KUBU RAYA, Exclusive News – Dalam rangka peluncuran buku Haji Rais Abdoerracman yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025, CV. Tom’S Book Publishing menggelar Pre-Launching di Sekretariat Redaksi Dasawarsa Courant di Komplek Mega Griya, Jalan Raya Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada Sabtu, 14 Desember 2024, pukul 14.00 – 17.00, diikuti oleh pegiat Kolektor Media Lawas (Komal).

Pre-Launching ini bertujuan sebagai informasi awal kepada khalayak agar mengetahui buku Haji Rais Abdoerracman akan resmi diterbitkan oleh CV. Tom’S Book Publishing pada bulan Januari 2025 nanti. Selain itu juga untuk mengetahui antusiasme masyarakat terhadap penerbitan buku yang bernilai sejarah ini.

Haji Rais Abdoerracman, seorang Pahlawan Perintis Kemerdekaan di Kalimantan Barat, yang lahir pada tahun 1904 di kampung Parit Mayor, juga sebagai seorang tokoh perintis pers di Kalimantan Barat, tercatat sebagai pemimpin redaksi majalah “Kesedaran” tahun 1939, yang juga merupakan majalah resmi Persatuan Anak Borneo (PAB), sangat penting untuk ditulis sejarah perjuangannya dalam memunculkan dunia pers di bumi Kalimantan Barat. Dimana penulisan sejarahnya telah dimulai sejak tahun 2015 dan bukunya telah siap untuk diterbitkan pada awal tahun 2025 ini.

Pada acara Pre-Launching tersebut, Tomi, S.Pd.,M.E., sebagai penulis dari buku Haji Rais Abdoerracman menyampaikan dalam paparan materinya, bahwa buku Haji Rais Abdoerracman ini akan banyak memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pegiat pers dan sejarah tentang kondisi dan situasi Kalimantan Barat pada masa kolonial Belanda.

“Buku ini memberikan informasi, bagaimana pers berperan penting sebagai sarana penyampai informasi dan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat kepada pemerintah Hindia Belanda pada masa itu”, demikian Tomi menjelaskan.

Pada kesempatan itu, Tomi juga mengutarakan harapannya kepada pegiat Kolektor Media Lawas (Komal) untuk mulai mempublikasikan berbagai media lawas yang telah dikumpulkan selama ini. Pembublikasian tersebut dapat dimulai melalui media online, yang selanjutnya ditulis menjadi buku sejarah Pers di Kalimantan Barat.

“Saya berharap, Komal ini bukan hanya sekedar sekelompok orang yang hobby mengumpulkan media lawas untuk koleksi pribadi, tetapi hobby tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga sudah saatnya, Komal mempublikasikan koleksi media lawasnya secara pertahap kepada masyarakat melalui media online Dasawarsa Courant yang sedang dalam tahap uji coba pada bulan Desember 2024 ini”, ujar Tomi. (Red)

Posted on Leave a comment

Pimpinan KPK Siap Menindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo Memberantas Korupsi

Ketua KPK, Setyo Budiyanto usai melaksanakan pelantikan di Istana Negara Jakarta pada hari Senin, 16 Desember 2024

JAKARTA, Tom’S Book – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto, mengungkap arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pimpinan KPK yang baru dilantik.

“Beliau sudah dengan tegas menyampaikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya,” ujar Setyo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Setyo melanjutkan bahwa para pimpinan KPK siap menjalankan arahan Prabowo dan akan mengawal pemerintahan agar berjalan dengan baik, juga agar kegiatan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan.

“Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa betul-betul sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Prabowo sejak pertama dilantik gencar mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

Yang teranyar disampaikannya dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024 malam.

“Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah,” kata Prabowo.

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra juga mengatakan sudah meminta seluruh kader Gerindra yang menjabat di pemerintahan agar tidak sekali-kali melakukan praktik korupsi, karena dirinya sendiri yang akan langsung menindak.

“Saya juga selalu sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau, tidak,” jelasnya.

“Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati, kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian, itu yang saya sampaikan ke partai saya,” kata Prabowo menegaskan.(*)

Posted on Leave a comment

Dokter Koas FK Unsri dianiaya Gegara Jadwal Kerja Bentrok dengan Liburan ke Eropa

Palembang, Tom’S Book – Seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), MLH, menjadi korban penganiayaan di sebuah kafe di Palembang, pada Rabu, 11 Desember 2024, setelah memberikan jadwal jaga ke seorang rekan junior berinisial LAP yang diduga ingin liburan ke Eropa. LAP disebut tak terima jadwal kerjanya di rumah sakit bentrok dengan rencana liburannya. MLH dipukul oleh pria berbaju merah, yang diduga sopir keluarga LAP.

Akibat kejadian ini, MLH mengalami memar di wajah dan kini dirawat di RS Bhayangkara Palembang. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, menyatakan laporan telah diterima dan kasus ini sedang diselidiki.

Koas adalah program profesi yang wajib dijalani mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter. Program ini melibatkan rotasi kerja di rumah sakit dengan jadwal yang ketat.

Sementara itu, Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan resmi menetapkan Fadilla alias Datuk (37), sopir keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di Palembang, Jumat, 13 Desember 2024. Fadilla terlihat tertunduk lesu dengan tangan terborgol, mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat digiring oleh petugas Polda Sumsel.

Fadilla mengaku khilaf sudah melakukan penganiayaan terhadap korban. “Tidak ada yang menyuruh pak, saya khilaf,” ujar Fadilla, Sabtu, 14 Desember 2024.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, menjelaskan bahwa tersangka mengaku emosinya terpancing oleh perilaku korban yang dinilai tidak sopan. “Dari keterangan tersangka, dirinya mengakui telah melakukan penganiayaan. Ia kesal melihat korban berperilaku tidak sopan, baik dalam tutur kata maupun bahasa tubuh,” ujar Sunarto.

Kasus ini bermula dari konflik jadwal piket koas akhir tahun. Insiden terjadi saat Fadilla, sopir keluarga rekan MLH, memukul korban karena rekan MLH, yang berinisial LAP, tidak terima jadwalnya bertabrakan dengan rencana liburannya ke Eropa. Akibat penganiayaan itu, MLH mengalami luka memar dan hingga kini masih dirawat di RS Bhayangkara Palembang. (Red)

Posted on Leave a comment

UNESCO Terkesan Berat Sebelah, PPWI Dukung Persatuan Wartawan Rusia Surati Lembaga Dunia Itu

Jakarta, Tom’S Book – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) mengirimkan surat dukungan kepada Presiden Persatuan Wartawan Rusia (Russian Union of Journalists) untuk menyurati Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation – UNESCO) terkait laporan tahunan lembaga internasional itu tentang kondisi wartawan dan pemberitaan di wilayah perang Ukraina – Rusia yang dinilai tendensius dan berpihak kepada Ukraina dan sekutu baratnya. Surat DPN PPWI yang ditandatangani Ketua Umumnya, Wilson Lalengke, tersebut dikirimkan pada Rabu malam (waktu Indonesia), 11 Desember 2024 lalu.

Pada bagian awal suratnya, Wilson Lalengke atas nama PPWI menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Persatuan Wartawan Rusia dalam mendukung kebebasan jurnalisme, kemerdekaan berpendapat, dan keamanan para pekerja media. Hal ini menurut PPWI sangat penting bagi setiap jurnalis dan pewarta di seluruh dunia.

DPN PPWI, lanjut tokoh pers Indonesia ini dalam suratnya, telah menganalisis dengan seksama Draft Laporan tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, pada Sidang ke-34 Dewan Kerjasama Antar-pemerintah yang membahas tentang Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi UNESCO di Paris, 21-22 November 2024, silam. PPWI berpendapat bahwa draft laporan tersebut didasarkan pada fakta yang tidak dapat diterima dan jelas mengabaikan berbagai kasus pembunuhan yang disengaja terhadap koresponden Rusia oleh pihak Ukraina dan sekutunya.

Pengabaian yang disengaja terhadap informasi resmi yang disampaikan oleh negara-negara Anggota UNESCO terkait pembatasan akses, penghadangan wartawan, penangkapan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan terhadap para wartawan Rusia yang akan meliput di medan perang merupakan pelanggaran atas prinsip kesetaraan dan netralitas sebuah lembaga internasional yang independen. Sikap semacam itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan cita-cita Konstitusi UNESCO, serta merusak citra dan kegunaan lembaga itu bagi masyarakat dunia.

Terkait keberatan terhadap hasil kerja UNESCO tersebut, PPWI menyampaikan rasa solidaritasnya kepada segenap pekerja media massa Rusia dan mendukung penuh surat Presiden Persatuan Wartawan Rusia, Vladimir Soloviev, yang ditujukan kepada pimpinan UNESCO, Audrey Azoulay. Surat dari para wartawan Rusia tersebut pada intinya berisi tuntutan agar isi laporan direvisi dengan memasukkan data objektif terkait rekan-rekan jurnalis Rusia yang gugur, serta informasi mengenai jurnalis Rusia yang menghadapi kekerasan, ancaman, dan penindasan di Ukraina dan negara-negara Barat.

Surat dukungan dari DPN PPWI itu disertai lampiran Seruan Jurnalis Internasional, yang isinya meminta agar UNESCO menjunjung tinggi independensi dan netralitasnya dalam menyampaikan fakta lapangan. Lembaga yang menjadi bagian dari PBB tersebut juga diminta menjadi wasit yang adil bagi semua orang tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, agama, dan status sosial, terutama terhadap para pihak yang sedang berkonflik seperti Ukraina dengan Rusia.

Berikut ini disadurkan secara lengkap isi Seruan Jurnalis Internasional dari PPWI yang juga mengatasnamakan para anggota dan perwakilan PPWI di 25 negara, yang dikirimkan ke UNESCO melalui Persatuan Wartawan Rusia.

_SERUAN JURNALIS INTERNASIONAL_

_Saya, Wilson Lalengke, atas nama segenap anggota organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang berpusat di Jakarta, Indonesia, bersama seluruh perwakilan PPWI di 25 negara di dunia menyerukan kepada Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), untuk merevisi laporannya terkait data dan informasi tentang keadaan dan kondisi para jurnalis yang bertugas dan menjadi korban perang Ukraina versus Russia. Sebagai bagian dari badan dunia, UNESCO wajib menjadi representase seluruh masyarakat dunia, termasuk bagi kalangan jurnalis dari negara manapun tanpa kecuali._

_Dalam draft laporan UNESCO tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas Jurnalis yang disampaikan pada pertemuan Sesi Ke-34 Dewan Kerjasama Antar Pemerintahan dan Program Internasional tentang Pembangunan Komunikasi UNESCO di Paris pada tanggal 21-22 November 2024 lalu, lembaga tersebut terkesan diskriminatif dan kurang akurat dalam menyajikan data real terkait hambatan, pembatasan akses, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan, yang dialami kalangan jurnalis, khususnya para jurnalis Rusia. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mendesak agar Direktur Jenderal UNESCO, Ibu Audrey Azoulay, segera merevisi dan melengkapi draft laporannya, sebelum dipublikasikan pada tanggal 13 Desember 2024 mendatang, dengan mencantumkan data faktual tentang kondisi dan situasi yang dialami para wartawan Rusia saat melakukan peliputan di medan perang Rusia-Ukraina._

_UNESCO semestinya menjunjung tinggi independensi dan netralitasnya dalam menyampaikan fakta lapangan serta sebagai wasit yang adil bagi semua orang tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, agama, dan status sosial, terutama terhadap para pihak yang sedang berkonflik seperti Ukraina dengan Rusia. UNESCO juga harus memegang teguh komitmennya untuk melindungi setiap pekerja jurnalisme dan membela kebebasan berbicara bagi semua pihak._

_Saya berharap Seruan Jurnalis Internasional ini menjadi perhatian bagi semua pihak, para jurnalis di manapun, dan teristimewa bagi Direktur Jenderal UNESCO, Ibu Audrey Asoulay. Terima kasih._

_Jakarta, 11 Desember 2024_

_DEWAN PENGURUS NASIONAL_

_PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA_

_Ketua Umum,_

_Mr. Wilson Lalengke_

Sebagaimana kiprahnya di dalam negeri, PPWI juga sangat konsern untuk memperjuangkan dan membela hak-hak para wartawan dan pewarta warga di belahan dunia manapun. Dalam mukadimah Deklarasi HAM Internasional yang diadopsi PBB dinyatakan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada diri setiap orang serta hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

“Oleh karena itu, kita semua harus memperjuangkan dan membela hak-hak hidup, bebas, adil, dan dunia yang damai bagi semua orang dimanapun berada tanpa pengecualian sama sekali. Inilah komitmen PPWI sejak didirikan 17 tahun lalu,” ungkap Wilson Lalengke dalam pernyataannya kepada media-media di tanah air, Jumat, 13 Desember 2024. (APL/Red)