Tag: Sejarah

 

 

Pontianak, Dasawarsa – Forum Diskusi Pegiat Kolektor Media Lawas (Komal) mengapresiasi pengembalian 272 objek harta warisan budaya Indonesia oleh Belanda, serta menjadikannya sebagai topik utama dalam pembahasan yang diadakan pada Sabtu malam, 21 Desember 2024, di Pontianak.

Pengembalian yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, bersama Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, pada Senin, 16 Desember 2024, merupakan tahap kelima dalam proses repatriasi dan sekaligus pengembalian terakhir oleh Belanda ke Indonesia pada tahun 2024.

Tomi, S.Pd., M.E., Ketua Komal, memberikan penjelasannya kepada media ini setelah kegiatan forum diskusi Komal bahwa Komal sangat mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Belanda. Pengembalian harta warisan budaya Indonesia ini pun menjadi topik utama dalam forum diskusi Komal.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kerajaan Belanda dalam mengembalikan harta warisan budaya Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda ini juga dapat diikuti oleh Jepang dan De Javasche Bank,” demikian penjelasan Tomi.

Harta Warisan Budaya Indonesia untuk Sumbangan Sukarela Kemerdekaan

Pengembalian harta warisan budaya Indonesia seharusnya diikuti juga oleh Jepang dan De Javasche Bank. Pasalnya, pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Republik Indonesia, pernah dilakukan pengumpulan harta kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, dengan dalih “sumbangan sukarela” untuk kemerdekaan.

“Pada tahun 1943, Jepang pernah mengumpulkan harta kerajaan di Kalimantan Barat dengan dalih ‘sumbangan sukarela’ untuk kemerdekaan. Namun, setelah harta terkumpul, para raja dan kerabatnya dibantai di Mandor pada tanggal 28 Rokugatu, atau 28 Juni 1944,” kata Tomi.

Pada masa awal kemerdekaan, harta kerajaan di Kalimantan Barat kembali dikumpulkan dengan dalih yang sama, yaitu ‘sumbangan sukarela’ untuk kemerdekaan.

Pengumpulan tersebut terjadi pada 17 Desember 1946 di Istana Kepresidenan (Gedung Agung) Yogyakarta, di mana selain harta kerajaan yang tersisa, juga dikumpulkan harta warisan milik 142 suku di Kalimantan.

Kemudian, pada tahun 1950, dilakukan kembali pengumpulan melalui De Javasche Bank di bawah kontrol Dewan Pengawas Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai kemerdekaan RI.

“Jika menganalisis nilai harta warisan kerajaan dan 142 suku di Kalimantan yang telah dikumpulkan untuk membiayai kemerdekaan RI, seharusnya Republik Indonesia sudah menjadi negara yang mapan secara finansial. Namun, yang terjadi justru kondisi keuangan Indonesia semakin merosot. Utang semakin membengkak, dan pajak negara semakin tinggi. Lalu, ke mana harta warisan leluhur yang telah dikumpulkan itu? Seakan tidak ada gunanya,” seloroh Tomi.

Presiden Soekarno Ditipu Tukang Becak dan PSK

Peristiwa yang sangat menggemparkan terjadi saat pengumpulan harta kerajaan pada tahun 1950. Presiden Soekarno, yang berambisi mengumpulkan harta kerajaan di Nusantara, akhirnya tertipu oleh ulah seorang tukang becak dan PSK.

Mereka adalah Idris dan Markonah, yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di wilayah Lampung. Saat itu, Presiden Soekarno percaya karena “raja” dan “ratu” tersebut berniat menyumbangkan harta benda mereka untuk membantu merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Niat keduanya pun mendapat sorotan dari sejumlah media massa. Bahkan, mereka diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Merdeka.

Penampilan Ratu Markonah sangat menarik perhatian publik. Sebagai permaisuri Raja Idris, Markonah selalu mengenakan kacamata hitam saat tampil di hadapan umum.

“Raja Idris dan Ratu Markonah diliput media massa secara besar-besaran ketika diterima oleh Presiden Soekarno di Istana pada masa itu,” kata Tomi.

Hingga akhirnya, identitas asli Raja Idris dan Ratu Markonah terungkap. Ternyata, mereka bukanlah raja dan ratu dari suku Anak Dalam.

Idris diketahui berprofesi sebagai tukang becak, sementara Markonah adalah pekerja seks komersial (PSK) asal Tegal, Jawa Tengah.

Setelah kebohongan Idris dan Markonah terungkap, Presiden Soekarno langsung menjadi sasaran kritik publik dan media massa.

“Setelah terungkap identitas asli Raja Idris dan Ratu Markonah, yang ternyata berprofesi sebagai tukang becak dan PSK, Presiden Soekarno pun menjadi sasaran kritik publik dan media massa. Salah satu istilah yang menjadi candaan pada masa itu adalah ‘Harta Warisan Bung Karno,’ yang sebenarnya merujuk pada peristiwa tertipunya Presiden Soekarno oleh tukang becak dan PSK tersebut,” ujar Tomi. (Red)

Pontianak, Dasawarsa Courant – Usulan merevisi sejarah Indonesia dari Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mendapat respon positif dari pegiat Kolektor Media Lawas (Komal). Hal itu disampaikan oleh ketua Komal, Tomi, S.Pd.,M.E., seusai kegiatan Forum Diskusi Kolektor Media Lawas, pada Sabtu, 21 Desember 2024 malam di Pontianak.

 

Tomi menjelaskan kepada awak media ini yang menemuinya setelah kegiatan itu, bahwa Komal mendukung sepenuhnya usulan Menteri Kebudayaan RI tersebut. Dan berharap revisi sejarah Indonesia dapat juga dilakukan terhadap sejarah daerah. Karena terlalu banyak catatan sejarah baik nasional maupun daerah yang perlu dikaji ulang.

 

“Pada dasarnya Komal sangat setuju dengan usulan Menteri Kebudayaan RI untuk merevisi sejarah Indonesia. Dan ini menjadi salah satu topik dalam forum diskusi tadi. Karena begitu banyak temuan catatan sejarah yang tidak mendekati kemungkinan faktualnya baik secara nasional maupun daerah. Dan usulan Menteri Kebudayaan ini sebagai jalan pembuka untuk bersama-sama mengkaji ulang catatan sejarah, khususnya sejarah di daerah Kalimantan Barat, “ ujar Tomi.

 

Revisi Sejarah jangan menjadi peluang terciptanya edisi sejarah versi Kabinet Merah Putih

 

Tomi menyampaikan harapannya agar revisi sejarah Indonesia itu dapat mendekati kemungkinan faktual yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Karena masih banyak sumber-sumber sejarah yang bisa dijadikan referensi namun tidak tersentuh oleh para ahli dan penulis sejarah. Dan kesempatan yang baik ini jangan malah menjadikan peluang untuk terciptanya edisi sejarah Indonesia versi kabinet Merah Putih.

 

Sehubungan itu, Tomi memberikan contoh, misalnya meninggalnya seorang Pegawai Negeri Indonesia bernama Mahfoez yang gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran di luar kota Jakarta tanggal 21 Oktober 1945 antara rakyat Indonesia dengan NICA. Pada masa itu nama Mahfoez menjadi berita utama dalam pemberitaan koran dengan menyebutkan bahwa Mahfoez, seorang Pegawai Negeri Indonesia, gugur sebagai pahlawan setelah perjuangannya yang membuat banyak kerugian dipihak NICA. Namun namanya tidak terdengar setelah kemerdekaan Indonesia.

 

Selanjutnya Tomi menguraikan contoh lainnya yaitu tanggal 19 September 1945, Presiden dan Wakil Presiden RI, Soekarno dan Hatta, meminta dukungan Pegawai Negeri Indonesia yang beratus ribu jumlahnya pada masa itu untuk bersama-sama mogok kerja jika Sekutu masuk ke Indonesia. Dan itu terjadi sehingga Sekutu tidak berdaya karena pekerjaan negara tidak ada yang mengerjakan. Namun lihatlah, bagaimana nasib Pegawai Negeri Indonesia setelah kemerdekaan RI hingga sekarang yang telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pengakuan Sekutu pada kemerdekaan Indonesia.

 

Kemudian contoh lainnya lagi, yaitu Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia menyumbang untuk membiayai kemerdekaan Indonesia, termasuk pengumpulan harta kerjaan yang masih tersisa pada masa itu. Dimana pengumpulan itu pernah dilakukan sebelumnya pada masa pendudukan Jepang. Namun setelah pengumpulan pada masa Jepang itu, raja-raja dan kerabatnya di Kalimantan Barat malah dibantai di Mandor.

 

Rakyat Indonesia telah menyumbangkan hartanya kepada negara untuk membiayai kemerdekaan Indonesia, namun yang terjadi setelah kemerdekaan itu mendapatkan pengakuannya, rakyat Indonesia justru dibebani dengan berbagai macam pajak hingga sekarang. Lalu dimana hati nurani negara terhadap rakyat.

 

“Saya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sangat bangga, ketika mengetahui Pegawai Negeri Indonesia telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap terwujudnya pengakuan pada kemerdekaan RI. Begitu juga saya bangga dengan seorang Pegawai Negeri Indonesia bernama Mahfoez, pemuda berasal dari Gresik, yang perlawanannya telah membuat banyak kerugian dipihak NICA sehingga menjadi berita utama pada koran-koran di masa itu. Namun sayangnya hal-hal ini tidak terdengar pada masa ini,” tutur Tomi.

 

Menteri Kebudayaan Usulkan update catatan Sejarah Indonesia

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon memberikan tantangan bagi Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) untuk update catatan sejarah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum., selaku Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada Acara Seminar dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia yang berlangsung di UPI, Kota Bandung, Sabtu 14 Desember 2024.

 

Pembaharuan catatan sejarah itu juga akan menyasar masa kolonial di kawasan Indonesia termasuk soal lamanya kawasan Indonesia dijajah. Dan revisi ini akan memberikan perspektif baru terkait masa kolonial, seperti fakta bahwa tidak semua wilayah Indonesia dijajah selama 350 tahun.

 

“Semoga saja kesempatan yang baik ini bisa memperbaiki catatan sejarah, khususnya sejarah di Kalimantan Barat. Jangan malah menjadikan peluang terciptanya edisi sejarah Indonesia versi kabinet Merah Putih,” demikian harapan Tomi menutup penjelasannya. (Red)